Harmoni Tanpa Tumpes Kelor | Kliping Sastra Indonesia | Etnik dan Budaya
Harmoni Tanpa Tumpes Kelor Reviewed by maztrie on 7:11 AM Rating: 4,5

Harmoni Tanpa Tumpes Kelor

CINTA-harta-kuasa, merupakan trilogi yang mengakibatkan kepentingan dan konflik menjadi mengemuka dalam kekuasaan. Political institutions, merupakan pranata yang mengatur kreativitas manusia atau tindakan-tindakan berpola dalam kepentingan dan konflik. Perbedaan pendapat dan kepentingan di antara anggota masyarakat, tidak jarang menimbulkan konflik berkepanjangan. Oposisi Ajisaka terhadap politik agresi Prabu Dewatacengkar, jadi mengemuka dalam folklor Jawa setelah jatuhnya Kedaton Ayuning Bhumi dan Resi Mandhasowa menyerahkan takhta Medhang kepada Ajisaka. Konflik kedhaton-wetan dan kedhaton-kilen di Majapahit melahirkan legenda Ratu Ayu yang berkaitan akses ekonomi, sosial dan kebudayaan, menjadi bagian dari isu dan perdebatan di tingkat pemerintahan negara.
Konflik-konflik yang berkenaan dengan tingkah laku atau struktur hubungan kemasyarakatan, akhirnya cenderung akan melibatkan lembaga-lembaga sosial yang bersifat otoritatif. Perbedaan kepentingan Harya Penangsang dan Hadiwijaya dalam takhta Demak yang diawali pengguratan rajah Sunan Kudus dengan keris Kiai Kalacakra, mengakibatkan konflik baru antara Jepara dan Pati. Mengapa? Dalam sejarah Jawa, hal seperti itu, yakni perbedaan kepentingan, biasanya bukan merupakan suatu kejadian yang berdiri sendiri, melainkan suatu bentuk konflik kolektif yang dipengaruhi oleh pelbagai faktor yang padu. Cara pandang politik yang beda antara Harya Penangsang dengan Hadiwijaya bukan sekadar dipicu persaingan trah Sedalepen dengan trah Trenggana. Juga dikuatkan pengaruh cara pandang pola ekonomi corak niaga pesisiran dengan pola ekonomi basis agraris persawahan di wilayah pedalaman. Dalam kenyataannya, kepentingan individu dan kelompok dalam kekuasaan memiliki kaitan luas dengan kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh struktur kewilayahan, perbedaan kelas sosial atau faktor sosiokultural lainnya.
Namun, karena konflik-konflik itu biasanya ada dalam sistem dinasti yang diikat oleh hubungan kekerabatan, maka hubungan sosial sering berfungsi sebagai penyeimbang untuk menghaluskan tindak konflik. Saat Pangeran Balitar kraman terhadap PB II di Kartasura, setelah gugur di peperangan tetap dimakamkan di Kompleks Pekuburan Imagiri, keturunannya tetap diakui dan menduduki posisinya di lingkungan birokrasi kerajaan. Perbedaan kepentingan dan cara pandang, tidak mengubah kedudukan sosial seseorang dalam lingkungan yang telah diatur oleh tradisi. Pada saat Pangeran Urubisma (Menakjingga) di Belambangan kalah oleh Prabu Wikramawardhana, tetap saja cucunya, Dewi Suhita, diangkat sebagai raja Majapahit menggantikan Wikrama Wardhana.
Hal seperti itu juga didorong adanya kesadaran, bahwa dalam masyarakat terdapat perubahan-perubahan yang terjadi karena sebab faktor-faktor yang ada dalam sistem sosial itu sendiri. Itu didasarkan kenyataan kontradiksi intern, yang disebabkan adanya unsur-unsur yang saling bertentangan dalam setiap masyarakat, karena dalam setiap masyarakat mengenal pembagian wewenang atau otoritas secara tidak merata. Sebaran otoritas yang tidak merata dalam masyarakat telah melahirkan dikotomi otoritas, yang secara politik dianggap sebagai pemicu timbulnya konflik-konflik sosial di dalam setiap masyarakat. Kenyataan adanya pembagian otoritas yang tidak merata menjadi terlihat jelas secara sederhana dari adanya orang-orang yang memegang pemerintahan dan orang-orang yang tidak memiliki otoritas tersebut. Mereka itu masing-masing memiliki kepentingan-kepentingan yang tidak jarang berlawanan antara yang satu dengan lainnya, untuk memperebutkan akses kekuasaan (keuntungan politik maupun ekonomi).

Dalam mitologi Jawa, pengaturan terhadap kepentingan dan konflik-konflik politik ditata secara kelembagaan berdasar tradisi Sanghyang Ismaya. Tradisi ini berusaha untuk merumuskan sosok Jawa yang memiliki bobot ontologi dengan mendifinisikan diri yang spesifik dalam rangka menggali satu pandang Jawa yang ideal. Ia dan para puteranya yang dinyatakan mangejawantah melalui peran brahmana, menyandang tugas suci yang dinyatakan, hanyapih ingkang sami pancakara: hanyirep retuning janma, angarah harjaning bumi.

Prinsip-prinsip yang diterapkan untuk mengelola hal tersebut disebut ”menang tanpa ngasorake”, yang di dalamnya terkandung dua struktur nilai:

  • Badan kawisesa dening manah, manah kawisesa dening nyawa; nyawa kawisesa dening dewa.
  • Bala punika kawisesa dening ratu, ratu kawisesa dening adil, adil kawisesa dening bijaksana.

Struktur demikian merupakan suatu visi konfigurasi kultural yang diungkap sebagai tatacara, yang di dalamnya mengandung etiket dan tatabasa, guna mengartikulasikan suatu lanskap kultural tentang Jawa. Sistem ini merupakan pengetahuan yang mempengaruhi cara berpikir dan cara orang Jawa mengatasi masalah-masalahnya yang dianggap krusial dalam masyarakat.

Di sini, orinetasi budaya orang Jawa yang suka mengaitkan setiap kejadian dan peristiwa di sekelilingnya dengan ungkapan-ungkapan oral dan budi pekerti, terutama dengan menukil karya-karya pengarang tentang moral atau peribahasa yang menarik, menyebabkan mereka mempunyai suatu pandangan tentang hakikat hidup yang lebih matang, yang bertumpu pada rasa: ”sugih tanpa bandha, nglurug tanpa bala, menang tanpa ngasorake”. Artinya: orang Jawa memandang kebudayaan sebagai suatu yang utama, yakni dalam kehidupan bersama dibutuhkan sikap kerja sama dan tepa slira yang diatur melalui kebudayaan. Orang Jawa sadar, tanpa dasar-dasar dan pengaturan seperti itu, kepentingan dan konflik politik dapat mengakibatkan dendam dan pertikaian sosial yang berlarut-larut, dan tidak menutup kemungkinan lahirnya kebiasaan tumpes kelor. [suaramerdeka]